Alon-alon waton klakon : Penetapan Radja Mataram sebagai Gubernur

 Unen-unen jawa telah mengatakan "alon-alon waton klakon", group band anak muda jaman sekarang  yang berjuluk "Coklat" juga telah melantunkan lagunya "pelan-pelan saja", gelombang pendapat yang menyetujui penetapan pelan-pelan semakin besar. Tavip Agus Riyanto, Assekprov Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menurutku ini bisa dikatakan mewakili suara birokrat pemprov DIY, saat acara Dialog Khusus DPRD DIY di TVRI Jogya Senin malam (6/12), jelas-jelas mengatakan bahwa setelah menimbang aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, maka secara kelembagaan birokrasi pemprov lebih memilih penetapan daripada mendukung pemilihan.

Beberapa hari sebelumnya pihak DPRD DIY juga mengatakan dengan keras penolakan rencana pemerintah pusat yang hendak memaksakan pemilihan, DPRD DIY akan memboikot anggaran pilkada.

Tadi malem saat mubeng beteng dalam rangka memperingati satu Suro jelas terpampang sepanduk dari rakyat jelata yang berbunyi "madhep manteb ndherek Sultan", "Masyarakat Yogyakarta Siap Referendum", apa artinya itu? Jelas penetapan Sultan sebagai Raja Mataram sekaligus sebagai Gubernur DIY semakin mengkristal.

Masyarakat Yogyakarta Siap Referendum

Madhep Manteb nDerek Sultan

Hanya sikap Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY saja yang belum jelas terhadap penetapan, kita akan pertanyakan terus. Ingat, posisi FPD di parlemen adalah wakil rakyat bukan wakil partai, tetapi kenapa mereka tidak berani menyuarakan aspirasi rakyat? Mencari amankah? Atau menjalankan politik asal bapak SBY senang? Kalau suara rakyat menghendaki penetapan, sudah layak dan seharusnya FPD tidak ragu-ragu dalam bersikap. Barangkali pikiran mereka sudah tidak jernih lagi!

Ketua Paguyuban Lurah se Gunungkidul, Suparno telah menyiapkan 1500 lembar bendera dukungan Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIY guna menambah ratusan bendera yang telah terpasang di jalan menuju kota Wonosari.

Lalu apa kata pemerintah pusat yang justru mengklaim mayoritas rakyat Yogya menghendaki pemilihan berdasar survey mereka? Ingat survey itu tidak konstitusional, lha bagaimana kalau hasil survey justru meminta SBY turun lebih cepat? Kita tunggu perkembangannya.